Mencoba Belajar Tata Kelola Keuangan Klub Sepak Bola Indonesia (Bagian 1)

Setelah membaca salah satu ulasan yang ditulis oleh seorang komentator sepak bola ternama, saya cukup tergelitik untuk mencari tahu lebih banyak mengenai seluk beluk pengelolaan keuangan klub sepak bola tanah air.

Dalam ulasannya itu, sang pengamat menyoroti kisah Persija. Ya, dualisme memang melukai tim Macan Kemayoran ini dalam masalah pendanaan. Dualisme mempengaruhi kredibilitas klub, yang menyebabkan enggannya pihak sponsor untuk masuk. Akibatnya, gaji pemain banyak yang belum dilunasi sehingga seorang ikon mereka bernama Bambang Pamungkas mengambil keputusan untuk tidak bermain bagi Persija hingga manajemen melunasi tunggakan gaji pemain.

Kisah Persija ini adalah potret industri sepak bola tanah air yang memang masih dalam tahap belajar. Ketika regulasi mengharuskan klub untuk membiayai diri sendiri tanpa membebani pemerintah, klub seperti kebakaran jenggot. Tidak mudah bagi sebuah klub dengan mindset yang sudah terbiasa menikmati dana APBD untuk bisa langsung berdiri sendiri.

Manajemen yang profesional memang masih belum dijalankan oleh sebagian besar klub sepak bola kita. Studi kelayakan sebuah klub untuk mengukur apakah sebuah klub mampu mengikuti sebuah kompetisi penuh selama setahun juga belum ada. Luasnya negara plus bentuk kepulauan yang dimiliki Indonesia juga membebani banyak klub untuk melakukan laga away.

Dengan faktor-faktor tersebut, seharusnya klub sudah punya sumber dana yang mencukupi terlebih dulu baru mengikuti kompetisi, bukannya mencari sumber dana saat kompetisi sudah berjalan.

Pemasukan klub sepak bola terdiri dari tiket penonton, hak siar, dan kegiatan komersial. Di Indonesia, sebenarnya ketiga unsur itu sudah mampu dimanfaatkan, meski dengan jumlah yang belum dapat dikatakan besar.

Untuk klub dengan basis fans besar dan kapasitas stadion cukup besar seperti Persija, Persib, Persebaya atau Sriwijaya FC, mereka dapat menghimpun sekitar 30 ribu penonton setiap pertandingan kandang. Misalnya (jika tidak ada partai usiran) dengan jumlah partai kandang sebanyak 17 kali dan harga tiket rata-rata 25 ribu rupiah, mereka bisa maraup pemasukan kotor 12,75 miliar rupiah hanya dari tiket pertandingan. Jika dikurangi biaya perizinan, keamanan dan lain-lain, untung bersih sekitar 7-8 miliar harusnya masih bisa didapat.

Namun situasi disini masih terlalu besar ketidakpastiannya. Proyeksi pemasukan yang sudah dihitung bisa meleset jauh karena berbagai alasan. Jadwal yang sering berubah, banyaknya penonton gratisan maupun tingginya pungutan-pungutan liar boleh jadi memangkas untung bersih klub menjadi 4-5 miliar saja.

Bagaimana dengan pendapatan hak siar dan komersial? Untuk hak siar ISL, klub mendapatkan 25 juta rupiah untuk siaran langsung pertandingan di sore hari, dan 35 juta untuk malam hari (prime time). Itu teorinya. Prakteknya, dikabarkan pembayaran hak siar juga masih abu-abu disini karena permasalahan yang terjadi antara penyelenggara liga dengan stasiun televisi. Entah bagaimana cerita sebenarnya, saya tidak berani berkomentar karena saya tidak tahu jelas. Intinya, penyelenggara liga memang perlu diaudit. Dengan ketidakpastian ini, katakanlah sebuah klub bisa mendapat 1 miliar rupiah.

Pendapatan komersial adalah sesuatu yang mulai digali oleh klub-klub Indonesia. Persib adalah salah satu contoh klub dengan pemasukan sponsorship yang besar, dilihat dari banyaknya sponsor yang menempel logonya di jersey Persib. Menurut Farhan, Direktur PT Persib Bandung Bermartabat, nilai sponsorship Persib bisa mencapai 60% dari total pemasukan. Ditambah lagi, untuk mendatangkan Sergio Van Dijk yang kontraknya mencapai 4-5 miliar rupiah setahun plus fasilitas, Persib berhasil mendatangkan sponsor asing.

Let’s say klub bisa menghimpun dana sebesar 10 miliar rupiah dari ketiga sumber pendapatan tersebut. Biaya gaji masih menjadi komponen terbesar yang bisa menyedot 70% pendapatan. Jika klub memakai komposisi pemain 3 pemain asing dan 3 pemain lokal bereputasi nasional, berarti mereka menyedot sekitar 5 miliar. Lalu sisanya adalah pemain bereputasi lokal dan pemain dari akademi yang menerima kurang dari 300 juta rupiah setahun. Total biaya gaji bisa mencapai 9-10 miliar rupiah.

Kenyataannya, pendapatan klub hanya mampu meng-cover biaya gaji saja. Padahal, banyak biaya operasional seperti biaya perjalanan, akomodasi, perizinan dan lain-lain yang tidak bisa ditunda pembayarannya. Kondisi ini yang menyebabkan biaya gaji pemain tertunggak.

Kompetisi dengan spirit profesional tentu tidak boleh berjalan seperti ini. Klub harus mampu menjamin pembayaran biaya gaji pemainnya, karena regulasi yang berlaku di FIFPro, pemain yang tiga bulan tidak digaji otomatis bebas memutus kontrak dari klub. Sayangnya, yang terjadi disini adalah kebanyakan pemain tidak mengetahui dengan jelas hak dan kewajibannya sehingga mereka kerap menjadi korban. Pemain yang bertindak benar seperti Irfan Bachdim yang memilih hengkang ke Chonburi FC karena pembayaran gaji bermasalah justru dikabarkan malah dipermasalahkan.